Mahkamah Agung Denda Presiden Jokowi tanpa Ampun terkait Masalah STNK

In Nasional

SUARAJAKTIM.COM – Mahkamah Agung (MA) Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon Moh.Noval Ibrohim Salim permohonan pembatalan penarikan biaya pengesahan STNK.

Lampiran Nomor E angka 1 dan 2 PeraturanPemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara dibatalkan atau dicabut.

Imbasnya negara tak bisa lagi menarik biaya pengesahan STNK sebesar Rp25.000 (roda 2 dan 3) dan Rp50.000 (roda 4).

Majelis Hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2017 secara tegas Lampiran Nomor E angka 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 bertentangan dengan aturan lebih tinggi.

Aturan itu adalah Pasal 73 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, untuk mencabut Lampiran Nomor E angka 1 dan 2Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selain itu Presiden Joko Widodo sebagai termohon juga mesti membayar biaya perkara sebesar Rp1 juta.

Putusan itu diambil pada rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada  Rabu, Rabu (14/6/2017).

Ketua Majelis Hakim adalah H.Supandi, dan 2 anggotanya yakni Is Sudaryono dan Yosran. Sedangkan panitera pengganti dalam perkara tersebut adalah Teguh Satya Bakti. (Ridwan/M/SJT-2/Tribunnews)

Baca Juga!  Duh, Robot Bakal Hapus 20 Juta Pekerjaan di Sektor Manufaktur

You may also read!

Ibukota Jakarta Giat Bangun Jalur Sepeda, Senator Jakarta: Sebuah Langkah Yang Baik

SUARAJAKTIM.COM - Keseriusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menjadikan ibukota sebagai tempat yang ramah bagi pesepeda patut diapresiasi.Bahkan dalam

Read More...

3.958 Formasi CPNS 2019 di Pemprov DKI

SUARAJAKTIM.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membuka lowongan 3.958 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Sebanyak dua persen dari

Read More...

Sudin KPKP Jaktim Gelar Pelatihan Budi Daya Ikan di Lapas Cipinang

SUARAJAKTIM.COM - Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (Sudin KPKP) Jakarta Timur hari ini menggelar pelatihan budi daya

Read More...

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Mobile Sliding Menu