Upah Minimum di Jawa Barat Bakal Tembus Rp 5 Juta, Benarkah?

In Warta Warga

SUARAJAKTIM.COM – Meski Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah mengesahkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) untuk 2020, kalangan buruh masih tetap merasa keberatan. Buruh masih mendesak agar Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyiapkan dukungan soal perundingan mengenai Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) antara buruh dan pengusaha.”Kita minta gubernur mengeluarkan surat edaran untuk memfasilitasi perundingan UMSK,” kata Ketua Aliansi Buruh Jabar Asep Sudrajat, saat menggelar demo di Gedung Sate, Senin (2/12).

Presiden KSPI Said Iqbal menegaskan bahwa konsep Upah Minimum Provinsi (UMP) harusnya sudah tidak diperlukan kecuali untuk DKI Jakarta, jadi daerah lainnya cukup dengan penetapan UMK dan UMSK termasuk di Jabar. Dengan kata lain, UMSK 2020 bagi buruh harus tetap ada.”UMSK sudah diatur dalam UU ketenagakerjaan, jadi tidak bisa dihilangkan.

UMSK bertujuan memberikan rasa keadilan bagi pekerja yaitu bagi industri yang mempunyai keuntungan besar dan mempunyai nilai tambah bagi negara maka wajar bila dapat upah yang lebih layak dengan nilai lebih besar dari UMK seperti industri pertambangan, otomotif, elektronik, perbankan, logam dan lain-lain,” katanya kepada CNBC Indonesia.

Ia mengatakan biasanya industri-industri tersebut berada di wilayah dengan kawasan industri nya besar seperti di Jakarta Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Purwakarta, Kota Batam, Kota Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan dan lain-lain.”Sehingga dibutuhkan diterbitkannya UMSK,” katanya.

Misalnya pada Keputusan Gubernur Jawa Barat No 561/Kep.249-Yanbangsos/2019 tentang upah minimum sektoral (UMSK) Kabupaten Bekasi Tahun 2019, UMSK yang tertinggi sudah menyentuh Rp 4,81 juta untuk industri ban, sedangkan industri kendaraan bermotor Rp 4,84 juta dan lain-lain. Padahal saat itu UMK 2019 di Kabupaten Bekasi hanya Rp 4,22 juta, artinya ada selisih sekitar Rp 500 ribu.

Baca Juga!  Warga Lenteng Agung Jejali Program Pangan Murah, Hemat hingga Rp 222 Ribu

Jika mengacu pada SK terbaru gubernur Jawa Barat yang baru diterbitkan 1 Desember 2019, UMK Kabupaten Bekasi Rp4.498.961. Dengan mengacu kenaikan seperti yang terjadi pada UMSK 2019, bila UMSK disetujui oleh gubernur, maka UMSK tertinggi di kawasan ini bisa tembus Rp 5 juta.

Jika demikian UMSK akan lebih tinggi lagi untuk daerah lain yang UMK 2020 juga sudah tinggi seperti Kabupaten Karawang Rp4.594.324, Kota Bekasi Rp4.589.708.

Sebelumnya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menegaskan bahwa keputusannya mengeluarkan SK UMK 2020 masih tetap mempertimbangkan kemampuan industri di Jabar khususnya industri padat karya dan juga membuka ruang dialog pengusaha dan buruh soal upah.

Ridwan Kamil sebelumnya memang hanya mengeluarkan surat edaran (SE) soal UMK yang diprotes para buruh. “Kami sudah diskusi dengan Pangdam dan Kapolda. Ada masalah kekhawatiran tidak diikuti oleh Apindo. Dari hasil rapat Forkopimda kita ubah formatnya tapi poinnya sama,” kata RK di Gedung Pusadai, Jalan Diponegoro, Kota a Bandung, Senin (2/12/2019) seperti dikutip dari detikcom.

Sebelumnya Ridwan Kamil mengatakan dari pengalaman enam tahun jadi kepala daerah, apapun keputusannya tetap ada demo. Dia menegaskan yang terpenting tujuan keputusannya adalah mencegah PHK, mencegah pindah perusahaan, karena tidak sanggup membayar UMK untuk padat karya.

Pekerja juga menolak poin ketujuh dalam SK soal UMK bahwa pengusaha diberi ‘ruang’ bagi yang tidak mampu bayar UMK 2020 dapat mengajukan penangguhan sebelum pelaksanaan UMK 2020 berlangsung. Pengusaha bisa mengajukan penangguhan paling lambat 20 Desember 2019.

Selain itu, bagi industri padat karya yang tidak mampu membayar UMK 2020 diberikan ruang untuk berunding dengan buruh secara bipartit untuk menetapkan besaran upah yang disepakati.

Baca Juga!  Viral, Ramai Warga Berburu Emas di Pantai Maluku

Soal poin ke-7 yang menjadi penolakan buruh tersebut, Ridwan Kamil menegaskan poin itu dikeluarkan sebagai upaya perlindungan terhadap buruh dari ancaman pemutusan kerja. Pihaknya ingin ada solusi terbaik dari masalah upah tersebut.”Jadi di diktum 7 kalau lihat SK-nya ada kita keluarkan kalimat perlindungan khusus untuk padat karya untuk melakukan nego upah bipartit saja, tanpa harus ada ancaman macam-macam yang nanti akan dilindungi dan disetujui Pemprov Jabar, kita wasit saja,” ungkapnya. (ARS2/Sumber: CNBC Indonesia)

You may also read!

Anies Baswedan Sebut Positivity Rate DKI Capai 7,6 Persen

SUARAJAKTIM.COM - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, penanganan Covid-19 di Jakarta telah mengalami perbaikan yang signifikan. Salah satu

Read More...

Sejarah Singkat PB KARYA MUDA club Badminton di kelurahan Bojong Pondok Terong-Depok

SUARAJAKTIM.COM - Pada awalnya lapangan pb karya muda itu bernama pb karya 21 terletak di kelurahan bojong pondok terong

Read More...

Ratusan Warga Cipinang Besar Utara Jalani Vaksinasi Covid-19

SUARAJAKTIM.COM - Sebanyak 414 warga Kelurahan Cipinang Besar Utara menjalani vaksinasi Covid-19, di SD Negeri 10 dan SD Negeri

Read More...

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Mobile Sliding Menu